EMERGENCY CALL 024-7654321 WA 0818-3749-5206
Dinas Pemadam Kebakaran Minahasa Selatan memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan koordinasi yang efisien, respons cepat, dan pelayanan optimal kepada masyarakat. Struktur ini terdiri dari beberapa unsur utama yang saling terhubung, mulai dari pimpinan, bidang-bidang teknis, hingga pelaksana di lapangan.
- Kepala Dinas: Memimpin seluruh kegiatan dinas, bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan, pengendalian operasional, serta mewakili dinas dalam hubungan eksternal dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat.
- Sekretariat: Bertugas menangani administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, serta memastikan kelancaran pelaporan dan dokumentasi.
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan: Menyusun program pencegahan kebakaran, sosialisasi kepada masyarakat, simulasi kebakaran, serta pembinaan kesiapsiagaan di lingkungan perumahan, perkantoran, dan kawasan industri.
- Bidang Pemadaman dan Penyelamatan: Bertanggung jawab atas operasional di lapangan, termasuk penanganan kebakaran, evakuasi korban, penyelamatan hewan, serta penanganan situasi darurat lainnya.
- Bidang Sarana dan Prasarana: Mengelola armada pemadam, peralatan operasional, penyediaan alat pelindung diri (APD), serta memastikan kesiapan logistik pendukung.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT): Pos pemadam kebakaran yang tersebar di beberapa distrik, bertugas sebagai unit cepat tanggap untuk wilayah kerja masing-masing.
- Tim Teknis dan Pemeliharaan: Bertugas memelihara dan memperbaiki kendaraan, alat pemadam, sistem komunikasi, serta teknologi pendukung lainnya.
Setiap bagian dalam struktur organisasi ini dipimpin oleh seorang kepala bidang atau koordinator yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap laporan kebakaran atau keadaan darurat dapat ditangani secara cepat dan efektif.
Dengan adanya struktur yang jelas, Dinas Pemadam Kebakaran Minahasa Selatan tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memudahkan koordinasi lintas bidang dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tugas yang dijalankan. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan.